Tanjabbar.GenJambi.Com – Pemkab Tanjung Jabung Barat diminta lebih memprioritaskan sosok ptra daerah untuk mengisi kursi Sekretaris Daerah dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Selain mengedepankan profesionalitas, aspek kearifan lokal dan nilai-nilai lainnya jangan dilupakan agar kinerja pejabat terkait bisa lebih maksimal.
“Profesi itu harus ada budaya kearifan lokal yang dominan dan nilai-nilai lainnya sebagai identitas,” ujar Ahmad Harun Yahya, Dosen Stai An-Nadwah Kualatungkal.
Harun mengapresiasi Bupati Tanjung Jabung Barat yang menyeleksi kepala OPD dengan cara Terbuka.
“Tentu dengan seleksi secara terbuka tentu sesuatu penilaian yang baik,” katanya.
Namun, Harun juga mengingatkan Bupati Safrial agar tidak melupakan kultur dalam menentukan posisi para pejabat. Karena, pejabat harus transparan dan profesional, tanpa melupakan jatidiri suatu daerah.
“Jangan dilupakan, di daerah lain juga memilih pejabat itu tanpa melupakan kepentingan daerahnya,” katanya.
Hal itu penting, agar kinerja para pejabat nantinya lebih maksimal terutama dalam melayani kepentingan masyarakat.
Para pejabat yang dari daerah setempat, akan lebih terikat dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar ke daerah asalnya itu.
“Bagaimanapun juga mereka akan lebih terikat, lebih bertanggung jawab ke daerahnya,” katanya.
Sehingga menurutnya, jika kualitas calon pejabat yang mengikuti seleksi itu sama, maka Bupati harus memprioritaskan putra daerah.
“Jangan sampai dengan kualitas sama, memilih yang lain. Kalau kualitasnya sama, tentu harus memprioritaskan orang kita sendiri,” katanya.
Dengan cara seperti ini, kata harun, akan menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada putra daerah. Karena, kadang-kadang Pemkab itu seperti tidak percaya diri terhadap kemampuan putra daerahnya.
“Takut dianggap tidak nasionalis, padahal nasionalis itu sudah selesai, kebhinekaan itu sudah selesai,” katanya.
Terlebih, Harun menilai, seorang kepala daerah bertanggung jawab untuk membesarkan warganya. Apalagi, saat ini, tokoh asal Tanjung jabung barat kurang memiliki peranan di tingkat Provinsi maupun Nasional.
“Jangan sampai di provinsi jambi belum berperan, tapi di daerahnya sendiri belum mendapat kekuatan. Ini harus jadi kepentingan pemangku kebijakan,” sebutnya.
Dia berharap, proses seleksi ini terbebas dari kepentingan politik, maupun orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. harun tidak ingin jika keputusan yang diambil bupati Safrial dihubungkan dengan politik.
Tidak hanya Harun yang menginginkan kursi sekda itu di isi oleh putra daerah, namun berbagai lapissan masyarakat, pemuda juga menginginkan kursi sekda di isi berasal dari putra daerah asli Tanjabbar. (Tim Redaksi)
