Home / Pemerintah

Selasa, 8 Oktober 2019 - 04:12 WIB

Kesbangpol Tanjabbar Menggelar Bimtek Penyaluran Bantuan Keuangan Parpol

Tanjabbar.genjambi.com- Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Kesbangpol Tanjung Jabung Barat Menggelar bimtek penyaluran bantuan keuangan partai politik.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ir. H. Agus Sanusi M.Si buka secara resmi bimbingan teknis tentang Bantuan Keuangan Partai Politik oleh Badan Kesbangpol yang diselenggarakan di Aula Hotel Masa Kini. Selasa (08/10/2019).

Bacakan sambutan Bupati, Sekda sampaikan kemitraan partai politik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama ini sudah berjalan baik dan kondusif. Sehingga memperlancar upaya dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengembangkan kehidupan berdemokrasi dan peningkatan kesejahteraan.

Dijelaskan Sekda dalam sambutannya, bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD merupakan amanah dari undang – undang untuk kelancaran dari pelaksanaan kegiatan partai politik.

READ NEW  Sekda Tanjab Barat Rencanakan Alih Fungsi Perkantoran Yang Kosong

“Bantuan partai politik tersebut dipergunakan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat partai, ini artinya dana bantuan yang diberikan dipergunakan untuk pengetahuan kader dan simpatisan tentang bagaimana cara berpolitik yang baik dan bagaimana proses demokrasi politik itu sendiri” jelasnya.

Sekda berharap peserta dapat mensosialisasikan kepada pengurus dan anggota partai yang lain terkait dengan penggunaan bantuan partai
politik dan proses pembuatan laporannya
sehingga tidak ada lagi dari pengurus dan kader partai politk yang tidak tahu proses penggunaan bantuan dan pelaporanya.

READ NEW  Safari Jumat, Bupati Tanjab Barat Sampaikan Program Berkah

Mengakhiri sambutannya, Sekda berharap kegiatan bimbingan teknis ini dapat menjadi pencerahan dan acuan bagi pengurus partai politik dalam menjalankan segala aktifitas organisasi, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri dan pemerintah daerah maupun masyarakat kabupaten tanjung jabung barat pada umumnya.

Sementara itu, Kaban Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Azis Muslim yang disampaikan taufik selaku kabid bina politik dalam laporannya menyampaikan adapun dasar dari sosialisasi tersebut berdasarkan surat edaran Kemendagri RI Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, nomor : 213/074/polpum tentang pencairan bantuan keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2019, Kesbangpol Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan pencairan dalam 2 (dua) tahap.

READ NEW  BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Beri WTP Kepada Pemkab Tanjab Barat

Tahap pertama diberikan kepada partai politik peserta pemilu 2014 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2014-2019 dihitung berdasarkan perolehan suara, pencairan Januari sampai Agustus 2019 dibebankan kepada APBD
Tahun Anggaran 2019.

Selanjutnya, tahap kedua diberikan kepada partai politik peserta pemilu Tahun 2019 yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten periode 2019-2024 dihitung berdasarkan perolehan suara, pencairan September sampai dengan Desember 2019 dibebankan kepada APBD Perubahan tahun anggaran 2019.

Turut Hadir dalam sosialisasi tersebut Pejabat Kesbangpol Provinsi, Ketua KPUD Tanjabbarat, Kaban kesbangpol Tanjabbarat, Kabid Bina Politik Kesbangpol Tanjabbarat Dan Peserta Sosialisasi. (Tanjabbar)

Share :

Baca Juga

Daerah

DPRD Tanjabbar Sepakat Penundaan Gedung Banggar

Pemerintah

Bupati Safrial dan Dprd Tanjab Barat Tandatangani Nota Kesepakatan KUPA- PPAS Perubahan APBD Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2019

Daerah

Perceraian di Tanjab Barat Meningkat, Kebutuhan Ekonomi Jadi Faktor

Pemerintah

Gubernur Jambi Gelar Halal Bi Halal Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah

Bupati Sampaikan Kebutuhan Dasar Pada Penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2019

Daerah

Tokoh Muda ini Desak Pembangunan Jalan Kecamatan Pengabuan – Seyerang

Pemerintah

Pasca Lebaran, Wabup Tanjabbar Sidak Sejumlah Instansi..

Daerah

Pemkab Tanjabbar Akan Rapat Soal Status Daerah, Kemungkinkan Akan di Tingkatkan Tangap Darurat Covid 19