Home / Daerah

Rabu, 23 Juni 2021 - 21:36 WIB

Kisruh Pembagian Sumur Migas, Fraksi PDI Perjuangan Menolak Keras

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tanjab Barat berfoto bersama dengan ketua dprd tanjabbar defenitif, H Abdullah yang juga merupakan kader PDI Perjuangan

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tanjab Barat berfoto bersama dengan ketua dprd tanjabbar defenitif, H Abdullah yang juga merupakan kader PDI Perjuangan

Tanjabbar.Genjambi.ID – Hingga kini permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur semakin memanas dan tak kunjung selesai.

Diketahui, batas wilayah yang diperebutkan tersebut berada di Kecamatan Betara, bahkan sebelumnya Pemprov Jambi telah memfasilitasi dengan kedua belah pihak untuk mencari solusinya.

Namun, dari hasil rapat yang dilaksanakan tak kunjung menemukan titik terang. Dan justru membahas soal pembagian sumur migas yang ada di kabupaten Tanjab Barat maupun Tanjab Timur.

Terkait hal ini fraksi pdi perjuangan DPRD kabupaten Tanjung Jabung barat Menolak dengan keras untuk membagi sumur migas yang ada di kabupaten Tanjung Jabung barat.

“Fraksi PDIP menolak dengan keras atas kesepakatan yang sudah di tanda tangani bupati Tanjab Barat (Anwar Sadat) seandainya memang sumur migas lepas di bagi dua antara Tanjab Barat dan Tanjab Timur yang selama ini hasilnya sudah bagian dari Tanjab Barat, tau”nya sekarang mau di bagi dua tentunya pasti akan mengurangi Dana Bagi Hasil(DBH) dari pusat” kata hamdani ketua fraksi PDI perjuangan, Rabu (23/6/2021)

Lebih lanjut hamdani menyayangkan sikap bupati tanjung Jabung barat saat penanda tanganan surat bersama pj gubernur Jambi dan Bupati Tanjung Jabung timur, karena menurut Hamdani dprd juga sangat berperan penting dalam bagian pemerintahan dari memberi masukan.

“sangat di sayangkan bupati lansung mau tanda tangan surat atas kesepakatan tersebut, mestinya adakan pertemuan terlebih dahulu antara eksekutif dengan legeslatif, karena kami DPRD juga bagian dari pemerintahan Kab.Tanjab Barat ini kok tanda tangan dulu kesepakatan baru di bawa pulang dan minta persetujuan dengan DPRD, kalau seperti ini seolah-olah bupati melepas tanggung jawab dan melempar bola panas k DPRD” ujarnya

Terakhir, Hamdani menegaskan atas nama fraksi pdi perjuangan agar Pemkab harus serius dalam menyelesaikan persoalan ini, dan jangan sampai ada satu sumur pun milik Tanjab Barat lepas status kepemilikan nya karena permasalahan tapal batas.

“Bupati harus bertanggung jawab misalnya sumur migas kita lepas ke daerah lain, karna ini bentuk tanggungjawab bupati,” Tandasnya

(wis)

READ NEW  Pemkab Tanjab Barat Berdialog Mencari Solusi Terkait Sulitnya Penjualan Beras Di Senyerang

Share :

Baca Juga

Daerah

Warga Tionghoa Di Kuala Tungkal Akan Rayakan Imlek Secara Sederhana

Daerah

Meski di Penjara, Anggota DPRD Tanjab Barat Masih Terima Gaji Pokok

Daerah

Kapolres Tanjabbar Kumpulkan Satgas Covid Betara Kiri Terkait Persiapan Vaksin Masal

Daerah

Terkait Kenaikan Harga BBM, Besok HMI Tanjab Barat Akan Geruduk Kantor DPRD

Daerah

Empat Desa Di Muarapapalik Jadi Titik Fokus TMMD Kodim 0419/Tanjab Bulan Mei Mendatang

Daerah

Perceraian Di Tanjab Barat Meningkat Selama 2021

Daerah

Dua Warga Kecamatan Senyerang Hilang Diduga Terbawa Arus Sungai

Daerah

Pesisir Pantai Muara Sungai Pengabuan Menjadi Budidaya 4 Ton Kerang Dara.